6 Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Dalam menjalankan sebuah sistem perbankan yang baik, perlu ada nya pilar-pilar yang menyangga agar sebuah sistem tersebut dapat berjalan. Dalam sistem perbankan indonesia, pilar ini disebut dengan arsitektur perbankan indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan . Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

6 Pilar API

1. Struktur Perbankan yang Sehat
Menciptakan struktur perbankan domestik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Sistem Pengaturan yang Efektif
Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

3. Pengawasan Independen dan Efektif
Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

4. Industri Perbankan yang Kuat
Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

5. Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi
Mewujudkan infrasturktur yang lengkao untuk mendukung terciotanya industri perbankan yang sehat.

6. Perlindungan Konsumen atau Nasabah
Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan kepada konsumen jasa perbankan.

Sejarah Berdirinya Bank Indonesia atau Bank Sentral

Sejarah Bank Indonesia dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank. Ide ini bermula dari gagasan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. T. C. Elout yang melihat bahwa untuk menopang bisnis perkebunan di Jawa dengan tingkat transaksi keuangan yang tinggi, diperlukan adanya penertiban dan pengaturan sistem pembayaran yang dikelola oleh lembaga keuangan. Usulan itu disambut baik oleh Raja Willem l dengan mengirimkan surat kuasa bertanggal 9 Desember 1826 kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sebuah bank dengan wewenang khusus berjangka waktu yang disebut oktroi. Setelah proses persiapan selama satu tahun, pada 24 Januari 1828, lewat Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda No. 25, ditetapkanlah Akte Pendirian De Javasche Bank (DJB) dengan Mr C. de Haan sebagai Presiden DJB, dan C.J. Smulder sebagai sekretaris.

Mei 1940 Perang Dunia II meletus. Belanda diduduki Jerman. Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan keadaan darurat. Ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris terpaksa dialihkan. Celakanya negosiasi dengan Jepang pada Juni 1941 untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat, pun gagal. Jepang yang sama-sama menganut ideologi fasisme sebagaimana Jerman justru memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu, dan mengirimkan bantuan kepada faksi Sumatra untuk melakukan revolusi. Merasa terdesak, Belanda akhirnya angkat kaki dari Hindia. De Javasche Bank dilarang pengoperasiannya, dan secara resmi ditutup pada 20 Oktober 1942.

Akan tetapi kekuasan Jepang tak berlangsung lama. Setelah penandatanganan The German Instrument of Surrender di Karlshorst, Berlin pada 8 Mei 1945 oleh para perwakilan dari tiga pasukan bersenjata Oberkommando der Wehrmacht (OKW) dan Pasukan Ekspedisioner Sekutu bersama Komando Tinggi Tentara Merah, ditambah perwakilan Perancis dan Amerika Serikat sebagai saksi, Jerman mengaku kalah. Melalui Deklarasi Postdam 6 Agustus 1945, bersama Britania Raya dan Cina, Amerika Serikat lantas meminta pasukan Jepang agar menyerah tanpa syarat. Merasa kuat, Jepang mengabaikan ultimatum itu. Maka pada tanggal 6 Agustus 1945, setelah Manhattan Project yang dirintis Sekutu berhasil mengujicoba bom atom di gurun New Mexico pada Juli 1945, Jepang menuai akibatnya. Sebuah bom atom uranium jenis bedil (Little Boy) dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, disusul tiga hari kemudian (9 Agustus 1945) dengan bom plutonium jenis implosi (Fat Man) di Nagasaki. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa itu, akhirnya memaksa Kaisar Hirohito turun tangan dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer menerima syarat-syarat yang ditawarkan Sekutu dalam Deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato yang disebut Gyokuon-hōsō (Siaran Suara Kaisar) yang disiarkan di radio, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya 19 Oktober 1945, Indonesia—yang waktu itu masih berstatus sebagai negara serikat—mendirikan Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia). Berdasarkan Perpu Nomor 2/1946, tertanggal 5 Juli 1946, yayasan itu lalu berubah menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) yang berfungsi sebagai bank sentral sekaligus bank umum. Tanggal 5 Juli 1946 itu pula hari Bank Indonesia ditetapkan.

Pemerintah Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia, sempat menghidupkan lagi DJB. Namun setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, DJB diputuskan sebagai milik Republik Indonesia. Setelah RIS bubar dan Indonesia sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat, pada tanggal 1 Juni 1953 DJB dijadikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Indonesia hingga kini. Dan supaya tidak terjadi dualisme, BNI yang mulanya menjadi bank sentral sekaligus bank umum dirubah statusnya menjadi bank umum saja

Tugas Bank Central

Tugas-tugas Bank Central
Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Tugas BI sebagai Bank Sentral adalah

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam upaya mencapai tujuan rersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (overriding objective). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya. 

2. Mengatur dan Menjaga kelancaran sistem pembayaran
Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di Indonesia didominasi oleh piranti pembayaran berbasis warkat, namun dalam perkembangannya piranti elektronik mulai banyak berperan terutama sejak dioperasikannya sistem BI-RTGS pada bulan November untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau urgent.


Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

3. Mengatur dan mengawasi bank
Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

Jenis Dana Bank Loanable Fund dan Unloanable Fund

Loanable Fund


Dana operasional adalah total dana yang dihimpun/diterima dikurangi dengan unloanable funds. Loanable Fund dapat diklasifikasikan menjadi Idle Fund dan Operable Fund. 

Idle Fund adalah dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada alokasi yang produktif bagi Bank
Operable Fund adalah dana yang sudah dioperasikan oleh Bank terutama dalam bentuk kredit yang diberikan pada debitur. 
Bank selalu berusaha meminimalkan idle fund atau memperbesar operable fund untuk mengoptimalkan keuntungan. Klasifikasi penggunaan dana ini sangat diperlukan untuk menghitung biaya dana yang harus dikeluarkan Bank (Cost of Fund) yang terdiri dari beberapa cara perhitungan. Berdasarkan Cost Of Fund ini Bank bisa menetapkan harga produk Banknya dengan memperhitungakan interest spead yang diinginkan.


Unloanable Fund

Unloanable fund adalah dana yang tidak ditempatkan pada aktiva produktif dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau cadangan.  Besarnya Unloanable fund ini ditentukan menurut pengalaman bank yang biasanya dicerminkan oleh Cash Ratio. Khusus legal reserve requirementatau sering disebut Giro Wajib minimum yang harus disimpan di bank sentral ditentukan sebesar 5% dari dana pihak ketiga (untuk rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga (untuk valuta asing). Semakin besar Unloanable fund akan semakin memperkecil jumlah dana yang dapat ditempatkan untuk memperoleh pendapatan, dengan demikian (Cost of Loanablr Fund) COLF-nya akan semakin mahal. Sebaliknya bila Unloanable fund semakin kecil maka COLF-nya semakin murah.

• Reserve Requirement

Reserve Requirement (RR) atau Legal Reserve Requirement (LRR) di Indonesia dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum (GWM) adalah suatu simpanan minimum yang wajib diperlihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank  (Dendawijaya, 2009:115).

• Uang Kas

Jumlah kas minimal yang harus tersedia 

• Cadangan Operasional

Komponen yang Mempengaruhi Suku Bunga Kredit

Suku bunga kredit adalah suatu harga yang harus dibayarkan oleh debitur kepada bank atas pinjaman yang telah diberikan. Untuk pihak bank, suku bunga kredit merupakan harga jual yang akan dibebankan kepada para debitur. Manfaat suku bunga kredit bagi bank adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Demi mendapatkan keuntungan, biasanya suku bunga kredit akan memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga simpan. Suku bunga kredit sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank. Dalam menentukan tingkat suku bunga kredit ada beberapa komponen antara lain:

Total Biaya Dana (Cost of Fund)

Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib (Reserve Requirement) yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan.

Laba yang diinginkan

Menentukan besarnya laba dan juga sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank melihat kondisi pesaing dan juga kondisi nasabah (usaha kecil atau besar)

Cadangan Resiko Kresit Macet

Merupakan cadangan terhadap kredit yang macet atas akibat dari suatu hal baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak bank juga memperhitungkan hal tersebut.

Biaya Operasi

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya.

Pajak

Merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Rasio Liquiditas

Rasio Liquiditas adalah Analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Rasio Likuiditas yg sering digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain:

Cash Ratio

Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya

Rumus

Reserve Requirement (Likuiditas Wajib Minimum)

Merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besarnya RR telah mengalami perubahan dari 2%, 3% dan terakhir sejak tahun 1997 sebesar 5%.                

Komponen dana pihak ketiga terdiri dari :

• Giro
• Deposit berjangka
• Sertifikat Deposito
• Tabungan
• Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Loan to Deposit Ratio

Menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio antara seluruh jml. Kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio tsb, maka makin rendah likuiditas bank tersebut.

Rumus

   

Loan to Asset Ratio

Merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar.

Rumus

Rasio Kewajiban Bersih Call Money

Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas bank ini semakin baik karena bank dapat menutup kewajiban antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya.

Rumus

Aktiva Lancar : Uang kas, Giro di BI, Sertifikat BI, SBPU

Bank Note

Bank Note adalah uang kartal asing yg dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Bank Note juga dikenal dengan istilah "devisa tunai" yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank note dapat diperjualbelikan, hal ini bergantung pada peraturan devisa di negara asal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli bank note adalah transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan valuta dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi saat itu.

Dalam  transaksi jual beli bank note bank menggunakan kurs. Kurs ini diperolehdari kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap hari, dimana isinya perbandingan antara nilai tukar mata uang rupiah dengan valuta asing. Kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dijadikan patokan harga mata uang asing oleh bank umum. Kurs ini dipergunakan untuk transaksi jual beli ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank.

Dalam transaksi jual beli bank note ada dua macam kurs, yaitu kurs beli (buying rate) dan kurs jual (selling rate). Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi jual bank note adalah

• Kurs jual pada saat bank menjual, artinya dalam hal inilah nasabah membeli
• Kurs beli pada saat bank membeli, artinya dalam hal inilah nasabah menjual